SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur Jimmi, ST., MT pimpin rapat paripurna untuk menyetujui laporan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Raperda RPJPD) 2025-2045.Rapat yang berlangsung di gedung DPRD pada hari, Selasa, 26/11/2024 itu, menjadi tonggak penting dalam menentukan arah pembangunan daerah Kutai Timur dalam dua dekade mendatang. RPJPD 2025-2045 memegang peranan vital dalam merencanakan pembangunan yang holistik, berkelanjutan, dan inklusif untuk kemajuan Kabupaten Kutai Timur.
Ketua DPRD Kutai Timur dalam kesempatan itu menekankan bahwa perencanaan yang matang dan menyeluruh akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. “RPJPD 2025-2045 ini bukan sekadar dokumen administratif, tetapi peta jalan yang akan memandu pembangunan Kutai Timur menuju masa depan. Kita harus mengutamakan keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya yang bijaksana,” tegasnya dalam rapat paripurna yang dihadiri Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman dan jajarannya.
.
Menurutnya 7 fraksi juga menyampaikan pentingnya penguatan sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Mereka menilai bahwa tanpa perhatian serius terhadap sektor-sektor tersebut, tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD tidak akan tercapai. “Kesejahteraan rakyat harus menjadi fokus utama dalam setiap perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, sektor pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama dalam RPJPD ini,”tegas Jimmi politisi Partai Keadilan Sejahatera ini dalam sambutannya.
Sementara itu, Ketua Pansus RPJPD 2025-2045 Davit Rante yang menyampaikan laporan Pansus mengungkapkan bahwa dokumen RPJPD yang telah disusun ini mencakup berbagai aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, termasuk pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. “Kami telah mengkaji secara mendalam setiap aspek dalam RPJPD ini dan memberikan rekomendasi agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada ekonomi, tetapi juga mengutamakan keseimbangan lingkungan dan sosial,” ungkap Davit Rante yang juga anggita fraksi PersatuanIndonesia Raya ( PIR) dari Partai Gerindra
Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga disampaikan tantangan besar yang akan dihadapi dalam implementasi RPJPD, terutama mengenai pendanaan yang cukup besar dan keberlanjutan kebijakan pembangunan yang diambil. Dewan mengingatkan agar pemerintah daerah menyusun strategi pendanaan yang realistis dan mengedepankan transparansi. “Anggaran yang ada harus dipastikan digunakan seefisien mungkin untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu,”ujar dia
Sebagai hasil dari rapat paripurna ini, DPRD Kutai Timur memberikan dukungan penuh terhadap laporan Pansus RPJPD 2025-2045 dan berharap agar eksekutif segera menindaklanjutinya dengan perencanaan yang lebih detail dalam proses pelaksanaan dan pengawasan. “Dengan begitu, Kutai Timur dapat berkembang secara berkelanjutan dan menjadi lebih sejahtera bagi generasi yang akan datang”tutupnya ( ADV)
