SANGATTA – Pada lanjutan rapat paripurna, Fraksi Persatuan Indonesia Raya kembali menyoroti langkah-langkah yang perlu diambil oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam memastikan pelaksanaan APBD 2025 berjalan efektif.
Dalam pandangan Fraksi ini, salah satu kunci keberhasilan adalah sistem yang lebih baik dalam pengelolaan data dan informasi anggaran, khususnya melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta agar Pemerintah daerah lebih serius dalam mengoptimalkan SIPD agar seluruh data dan informasi terkait usulan pembangunan terekam dengan baik.
Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya adanya integrasi informasi perencanaan pembangunan daerah, laporan keuangan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program-program daerah.
Mereka menilai bahwa pengelolaan data yang baik akan memudahkan dalam proses monitoring dan evaluasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Kutai Timur.
“Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih terhadap pengelolaan data dan informasi ini,” tegas perwakilan Fraksi Persatuan Indonesia Raya.
Fraksi ini juga menambahkan bahwa langkah-langkah strategis yang lebih konkret perlu diambil, baik dalam penyusunan anggaran, pembahasan, maupun pelaksanaan R-APBD 2025.
Mereka berharap agar pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses ini agar setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan Kabupaten Kutai Timur.( ADV )
