SANGATTA – DPC Partai Demokrat Kabupaten Kutai Timur mengaku kecewa dan tak lagi percaya pemerintahan yang dipimpin bupati Ardiansyah Sulaiman dam Wakil Bupati Kasmidi Bulang
Dengan tidak lagi percaya, maka DPC Partai Demokrat yang dipimpin Ordiansyah menyatakan tak lagi mendukung pemerintahan pasangan ASKB dan lebih baik keluar dari koalisi
“Ada 8 alasan kami Partai Demokrat Kutai Timur sangat kecewa dengan bupati Ardiansyah dan Kasmidi Bulang. Oleh karenanya kami putuskan tak lagi mendukung dan lebih memilih diluar pemerintahan”kata Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur Ir.H.Ordiansyah,MP, saat menggelar Konfrensi Pers di kantor DPC Partai Demokrat Kutim Jalan Pangeran Diponegoro Sangatta, Rabu, 21/2/2023
Saat menggelar Konfrence Pers, Ketua DPC Demokrat Kutim Ordiansyah didampingi Wandi Ketua Bapili DPD Demokrat Kaltim, Habibie Wakil Kepala Bapilu DPC Demokrat Kutim, Ketua Bapilu Kutim Munir Perdana, Kahiruddin Kepala BPOKK, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Abdi Firdaus, Hason Ali Kemudian Muhammad Amin, Farid Majdi Balitbang DPC Kutim.
Dalam Konfrence Persnya, Ketua DPC Partai Demokrat Kutim Ir. H. Ordiansyah menegaskan, dasar pernyataan tak lagi mendukung pemerintahan Kutim dengan Bupati Ardiansyah Sulaiman dan Wakil Bupati Kasmidi Bulang, dilatar belakangi memasuki tahun masa jabatannya kami anggap gagal menjalankan visinya untuk menata kutim sejahtera untuk semua.
Kami partai Demokrat mencermati jalannya pemerintahan ASKB telah gagal menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kepastian hokum, azas kewenangan, azas keterbukaan, kepentingan umum, pelayanan public yang tidak baik dan beerapa hal lainnya.
Bahkan ada delapan kebijakan yang dianggap partai democrat bermasalah serius antara lain,
- Penyelenggaran anggaran, gagal dalam penyusunan, perencanaan, pelaksanaan dan menitoriing evaluasi anggaran. Indikasi lambatnya anggaran yang diturunkan untuk pembangunan beresiko kegagalan dan tidak selesainya proyek-proyek pemerintah serta terjadinya Silpa yang sangat besar hingga mencapai Rp 362 miliar dan ini merugikan masyarakat.
- Penerepan pengelolaan anggaran yang tidak transpasran. 3 penyelenggaraan anggaran yang tidak prodent, 4. Kepastian hokum, 5. Menggunakan instrument kebijakan untuk berlaku zalim kepada masyarakat, 6. Pemerintahan yang gagal menyiapkan birokrasi . 7.Meningkatkan potensi terjadinya korupsi pada jalannya pemerintahan kabupaten kutai tmur,8. Kerja birokrasi yang tidak profesional dibidangnya dan tidak kompetensinya beberapa pejabat dan ASN
Ditegaskan Ketua DPC Partai Demokrat bahwa berdasarkan 8 latar belakang diatas, maka DPC Partai Demokrat Kutai Timur dengan ini menyatakan dengan tegas menarik diri dari Koalisi partai pengusung dan pendukung pemerintahan daerah pasangan Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang, terhitung hari ini, Rabu, 22 Pebrtuari 2023 (liku)
