SANGATTA – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kutai Timur, Hepnie Armansyah, mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk lebih proaktif dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun 2024 demi memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah. Menurut Hepnie, anggaran perubahan ini harus dimanfaatkan secara tepat sasaran, khususnya pada belanja modal dan barang yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Heknie Armansyah menegaskan Fraksi PPP menggaris bawahi bahwa pengalokasian anggaran belanja modal perlu mendapat perhatian serius, terutama karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kualitas hidup warga. Hepnie menekankan bahwa belanja modal, jika dikelola secara efisien, akan berdampak langsung pada pembangunan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat. “Optimalisasi belanja ini bukan sekadar soal penyerapan anggaran, tetapi memastikan anggaran berdampak nyata pada kehidupan masyarakat,” jelasnya hari Kamis, 13/11/2024
Hepnie juga menyoroti kinerja proyek multiyears 2023 yang disebutnya masih jauh dari harapan. PPP mencatat beberapa proyek besar, seperti pembangunan Masjid dan Pasar di Kecamatan Sangatta Selatan, yang dinilai tidak menunjukkan perkembangan signifikan dan terancam gagal mencapai target waktu. “Kami meminta pemerintah untuk segera mengevaluasi agar proyek-proyek ini tidak sekadar menjadi beban anggaran atau berpotensi menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA),” ujarnya.
Fraksi PPP mengingatkan bahwa keterlambatan penyelesaian proyek multiyears dapat menghambat agenda pembangunan daerah secara keseluruhan. Lebih jauh, fraksi ini menyampaikan bahwa alokasi APBD harus mampu mengakselerasi pembangunan, mengatasi kesenjangan wilayah, dan memberikan manfaat optimal bagi seluruh masyarakat. “Anggaran ini adalah amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab,” tambah Hepnie.
Di sisi lain, PPP mengapresiasi langkah-langkah Pemkab Kutai Timur dalam mengupayakan pendapatan yang meningkat pada APBD-P 2024. Namun, PPP tetap mengimbau agar proses penyusunan anggaran selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini bertujuan agar anggaran yang telah diperbaharui dapat benar-benar mencapai sasaran pembangunan jangka panjang.
PPP mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun organisasi perangkat daerah (OPD), untuk menjadikan perubahan APBD 2024 sebagai peluang mempercepat realisasi program prioritas daerah. Dengan optimalisasi ini, diharapkan pembangunan di Kutai Timur tidak hanya berlangsung cepat, tetapi juga merata di setiap wilayah.
Fraksi PPP menegaskan komitmennya untuk mengawasi penggunaan anggaran secara ketat. Mereka berkomitmen memastikan anggaran yang ada mampu mendukung visi pembangunan berkelanjutan Kutai Timur, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan dengan maksimal.(ADV)
