SANGATTA – Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kutai Timur baru-baru ini mengungkapkan proyeksi besar untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang diperkirakan akan mencapai total sebesar Rp11,35 Triliun. Anggaran ini akan menjadi dasar bagi berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kutai Timur di tahun 2025 mendatang.
Rapat yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD pada Jumat dinihari ini, dimulai pada pukul 00.35 Wita, setelah sebelumnya sempat tertunda tiga jam. Sidang yang dipimpin oleh Ketua DPRD Jimmi ini berlangsung dalam suasana penuh semangat dan harapan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur menyampaikan Nota Pengantar RAPBD 2025 yang dibacakan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Anggaran Daerah (BPKAD), Ade Achmad Yulkafillah, mewakili Pjs Bupati Kutai Timur, Agus Hari Kesuma.
Dalam penjelasannya, Ade Achmad Yulkafillah menekankan bahwa RAPBD 2025 dirancang untuk memastikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat, serta untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026. Ini adalah langkah konkret dari pemerintah dan legislatif untuk mewujudkan amanat rakyat dan memastikan kesejahteraan bersama.
Rincian Pendapatan dan Belanja Daerah:
Proyeksi pendapatan daerah untuk tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp11,151 Triliun, yang mencakup beberapa komponen utama:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan sebesar Rp358,388 Miliar.
- Pendapatan Transfer dari pemerintah pusat dan provinsi diperkirakan mencapai Rp10,245 Triliun.
- Sementara Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp547,795 Miliar.
Sementara itu, untuk belanja daerah, total anggaran yang disusun diperkirakan mencapai Rp11,136 Triliun yang dibagi menjadi beberapa pos penting:
- Belanja Operasional sebesar Rp5,603 Triliun untuk mendukung kegiatan rutin pemerintah dan pelayanan dasar masyarakat.
- Belanja Modal sebesar Rp4,321 Triliun untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik.
- Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20 Miliar untuk menghadapi kondisi darurat.
- Belanja Transfer sebesar Rp1,191 Triliun yang dialokasikan untuk bantuan ke desa-desa dan program subsidi.
Pembiayaan Daerah:
Sementara untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan diperkirakan Rp0, namun pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp15 Miliar untuk penyertaan modal daerah yang mendukung pembangunan ekonomi jangka panjang.
Fokus Pembangunan:
Ade Achmad Yulkafillah menambahkan bahwa RAPBD 2025 akan mendukung sejumlah prioritas pembangunan utama, seperti peningkatan daya saing ekonomi berbasis pertanian, pemerataan pelayanan dasar, serta penguatan pemerintahan partisipatif berbasis teknologi informasi. Semua ini bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, yang akhirnya akan memberikan dampak positif langsung terhadap masyarakat.
Dengan proyeksi APBD yang besar dan terstruktur dengan baik, harapan besar disampaikan agar RAPBD 2025 dapat menjadi fondasi bagi kemajuan pembangunan di Kutai Timur, serta memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan ini diharapkan membawa dampak positif yang signifikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
“Semoga seluruh upaya pembangunan yang telah ditetapkan dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” ujar Ade Achmad Yulkafillah.( as/*)
RAPBD 2025 ini tentu menjadi tonggak penting dalam sejarah pembangunan Kutai Timur, memberikan harapan baru bagi masa depan yang lebih baik bagi warga Kutai Timur. ( ADV )
