SANGATTA – Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur meluncurkan program baru bertajuk “KITA BISA” (Kinerja, Integritas, Akuntabilitas) untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Program ini diinisiasi oleh Kepala Bagian Program dan Keuangan DPRD Kutai Timur, Jainuddin, SE., MM., yang juga merupakan peserta Diklat PKA KDOD LAN Samarinda. Sosialisasi pertama program ini diadakan pada 4 November 2024 di Gedung DPRD Kutim.
Dalam paparannya, Jainuddin mengungkapkan bahwa tujuan utama dari program “KITA BISA” adalah untuk memperkenalkan Buku Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagai acuan utama dalam tata kelola keuangan yang transparan dan bebas dari penyimpangan. Buku pedoman ini akan mencakup berbagai aspek pengelolaan, mulai dari Surat Pertanggungjawaban (SPJ), verifikasi belanja, perpajakan, hingga hak keuangan anggota dewan.
“Buku pedoman ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap prosedur pengelolaan keuangan berjalan sesuai aturan yang ada. Kami ingin mengurangi potensi penyimpangan, sehingga keuangan daerah dapat dikelola secara lebih efektif dan transparan,” jelas Jainuddin.
Acara sosialisasi ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, Wakil Ketua DPRD, Hj. Prayunita Utami, serta Sekretaris DPRD, Juliansyah, S.Hut. Jainuddin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang hadir dan berharap pedoman ini tidak hanya diterapkan di DPRD, tetapi juga di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kutai Timur.
“Dengan adanya Buku Pedoman ini, kami berharap bisa menciptakan keseragaman visi di seluruh SKPD dalam menjalankan tugas-tugas keuangan. Hal ini akan membantu meminimalisir temuan dari Inspektorat maupun BPK, sekaligus meningkatkan kredibilitas pemerintahan daerah,” ungkap Jainuddin.
Lebih lanjut, Jainuddin menegaskan bahwa “KITA BISA” bukan hanya soal prosedur, tetapi juga semangat untuk membangun pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa. “Dengan prinsip Kinerja, Integritas, dan Akuntabilitas, kami bertekad mendorong perubahan nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Timur,” tutupnya.
Program ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan yang lebih baik, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah (ADV)
