BENGALON – Pada pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) Kecamatan Bengalon yang berlangsung pada Selasa, 4 Februari 2025, Ketua DPRD Kutai Timur, Jimmi, ST, MT, memberikan sambutan yang penuh arahan dan tegas. Jimmi menekankan bahwa Musrembang bukan hanya sekadar forum diskusi, tetapi merupakan titik tolak dari setiap kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan di tingkat desa, kecamatan, hingga kabupaten.
“Musrembang adalah kewajiban kita bersama untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan yang diajukan benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat dan dapat terlaksana dengan baik. Musrembang adalah sarana untuk memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah memberikan manfaat langsung bagi rakyat,” tegas Jimmi dalam sambutannya.
Ketua DPRD Kutim itu juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap masalah banjir yang kerap melanda Bengalon, terutama saat musim hujan. “Masalah banjir tidak bisa terus-menerus kita hadapi tanpa solusi yang konkret. Musrembang ini harus bisa merumuskan langkah-langkah yang tepat dan nyata untuk mengatasi masalah ini,” ujar Jimmi. Ia menegaskan perlunya perhatian serius terhadap infrastruktur drainase dan pengelolaan lingkungan yang membutuhkan tindakan segera.
Selain itu, Jimmi juga mengingatkan peran besar perusahaan yang beroperasi di Bengalon. “Perusahaan harus berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan. Jika kita ingin mengatasi masalah banjir, maka seluruh pihak, termasuk perusahaan, harus berkoordinasi untuk merancang solusi yang baik bagi lingkungan dan masyarakat,” lanjut Jimmi dengan tegas.
Pentingnya koordinasi dengan pemerintah pusat juga disoroti oleh Jimmi. Ia menekankan bahwa banyak permasalahan daerah yang hanya bisa diselesaikan dengan keterlibatan langsung dari pemerintah pusat. “Untuk memastikan pembangunan yang besar, seperti relokasi atau pembangunan infrastruktur, harus ada koordinasi yang baik dengan pemerintah pusat agar program yang diusulkan bisa terlaksana,” jelasnya.
Di penghujung sambutannya, Jimmi menegaskan bahwa Kutai Timur sedang memasuki era di mana industri batu bara akan menghadapi moratorium dalam 15 tahun mendatang. Oleh karena itu, ia mengingatkan masyarakat dan pemangku kepentingan untuk memikirkan masa depan yang lebih berkelanjutan. “Ketahanan pangan dan regenerasi sumber daya manusia harus menjadi prioritas. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga tentang pendidikan dan akhlak generasi mendatang,” ungkap Jimmi.
Jimmi mengakhiri sambutannya dengan tegas, berharap hasil Musrembang ini akan menghasilkan rencana pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat Bengalon. “Apa yang kita rencanakan hari ini harus memberikan dampak positif bagi masa depan Bengalon dan Kabupaten Kutai Timur secara keseluruhan,” tutupnya.
Dengan komitmen yang jelas, Ketua DPRD Kutim, Jimmi, memastikan bahwa semua perencanaan pembangunan akan dilaksanakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.( lan/*)
HASTAGE: #MusrembangKutim #PembangunanBerkelanjutan #Bengalon #DPRDKutim #KutimMaju #KetahananPangan #PembangunanBerkualitas #Kutim2025
