SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi KalImantan Timur (Kaltim) Tahun 2024.
Ketua Bappeda Kutai Timur Novian Noor yang hadir mewakili Bupati Ardiansyah Sulaiman mengatakan dari kesepakatan hari ini ada delapan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024. Hal itu dikatakan Ketua Bappeda Novian Noor memberikan Keterangan usai dirinya menanda tangani Berita Acara Kesepakatan bersama Pemerintah Provinsi dan dengan masing-masing pemerintah daerah Se-Kaltim yang ditutup Wakil Gubenrur Kaltim hadi Mulyuadi, Kamis, 20 April 2023, pukul 12.10 Wita
Musrenbang RKPD 2024 dengan tema Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.Delapanj point prioritas pembangunan yang disepakati dengan Musrembang adalah,
Pertama, Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja.Kesepakatan Kedua, Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan mengoptimalkan pelayanan rumah sakit dan Fasyankes lainnya.Ketiga, Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horisontal pada sektor unggulan.Keempat Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
Kelima Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin terutama pengentasan kemiskinan ekstrem.Keenam, Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan.Ketujuh, Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang professional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik.
Kedelapan, Peningkatan kesiapan daerah sebagai mitra IKN dengan mengoptimalkan kerja sama.Musrembang yang dibuka oleh Gubernur Isran, Musrenbang RKPD 2024 Pukul 09.00 Wita dan ditutup Wakil Gubernur Hadi Mulyadi Pukul 12.10 Wita
Wagub Hadi Mulyadi saat menutup Musrembang mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas sama Pulau Jawa yang memiliki enam provinsi dan APBD-nya jika ditotalkan lebih dari Rp500 triliun, ditambah lagi DAKnya, bisa mencapai raturan triliun.
Menurut Wagub, mau tidak mau harus bersama-sama memastikan pemerintah pusat agar memberikan perhatian serius kepada Kaltim sebagai daerah yang memberikan subsidi besar, bagi devisa dan APBN Republik Indonesia. Terlebih, mengingat tongkat estafet kepemimpinan daerah mereka yang sebentar lagi akan berakhir.
“Mungkin ini RKPD terakhir di masa pemerintahan Guberbnur Kaltim, H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi, tersisa 5 bulan lagi sebelum Gubernur dan Wagub akan pensiun.
“Meski masa jabatan akan berakhir lima bulan lagi, namun program ini harus diselesaikan. Siapapun gubernurnya, siapapun walikotanya, bupatinya, kita harapkan bisa terus membangun Provinsi Kaltim,” kata Wabup Hadi Mulyadi (ADV/liku)
